Edy Suharto Pimpin BPKP Kaltim, Diminta Perkuat Sinergi dan Pengawasan Demi Ketepatgunaan Anggaran Daerah
SELAMAT BERTUGAS: Gubernur Harum menyaksikan Edy Suharto menandatangani berita acara pengangkatannya sebagai kepala BPKP Kaltim.
TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) mengangkat Edy Suharto sebagai kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Pengukuhan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6).
Edy Suharto menggantikan pejabat sebelumnya, Felix Joni Darjoko, yang kini mengemban tugas sebagai direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Deputi Akuntan Negara.
Gubernur Harum dalam sambutannya menekankan pentingnya bersinergi dan berakselerasi bersama dalam melaksanakan pengawasan keuangan pembangunan di Kaltim. "Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun penggunaan anggaran yang salah," tegas Gubernur.
Ia menambahkan, tujuan pengawasan adalah memastikan anggaran tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, Gubernur Harum menyatakan bahwa BPKP bukan sekadar auditor, mereka merupakan mitra strategis dalam pengawasan keuangan pembangunan Kaltim.
"Mari bersama-sama bersinergi agar pembangunan ini bisa berakselerasi langsung dan dapat dirasakan manfaatnya di seluruh Kaltim," ajak Gubernur.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menyoroti bahwa korupsi adalah musuh bersama. Praktiknya merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat tujuan pembangunan.
Namun, Aryanto mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Kaltim yang telah menunjukkan keseriusan mengembangkan strategi pengendalian kecurangan.
Ia juga memaparkan kontribusi signifikan BPKP Kaltim dalam penyelamatan keuangan daerah. Sepanjang 2024, BPKP Kaltim menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp72,56 miliar, optimalisasi pendapatan hasil daerah sebesar Rp34,8 miliar, dan efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp1,42 triliun.
Kontribusi positif ini berlanjut pada 2025, dengan optimalisasi pendapatan hasil daerah sebesar Rp2,33 miliar dan efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp11,9 miliar.
Aryanto Wibowo menegaskan bahwa BPKP berkomitmen dan siap mendukung pembangunan di Kaltim, termasuk mengawal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim seperti Gratispol dan Jospol.
Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, FKPD, kepala perangkat daerah Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. (adv/diskominfokaltim/Prb/ty/wan)
