TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN - Kebebasan pers sebagai salah satu pilar berdemokrasi, memberi ruang luas berpendapat dan berekspresi. Dalam penyebaran kebebasan berkekspresi tersebut, media massa dan jurnalis punya peran penting.

Di Kaltim sendiri, pemprov memberi dukungan kuat terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama dalam konteks kebebasan pers. Dukungan penuh itu pula yang mengantarkan Kaltim dalam dua tahun terakhir berhasil menduduki peringkat satu naisonal indeksi kemerdekaan pers (IKP) berdasarkan hasil survei Dewan Pers.

"Dengan capaian ini, kita mesti bersyukur, karena kondisi masyarakat, media serta pemerintah iklimnya sangat kondusif. Ini tentu berkah bagi kita semua," ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik dan diseminasi standar norma dan pengaturan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kebebasan pers.

Acara tersebut merupakan inisiasi Komnas HAM RI bersama Human Rights Working Group (HRWG), bertempat di Hotel Four Points by Sheraton, Jum'at (10/11). "Semoga ini terus disosialisasikan, agar masyarakat tahu dan paham dalam menggunakan hak berpendapat, selain itu pemerintah juga tentu mendukung kegiatan ini," ujar Faisal.

Hal ini juga sebagai spirit dan motivasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah meyakini bahwa kebebasan pers menjadi kanal penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sebanyak-banyaknya.

Selain itu, mantan kepala Bagian Humas Pemkot Samarinda ini juga menegaskan, bahwa dirinya selalu terbuka dengan masyarakat bahkan sekalipun rekan media yang ingin menggali informasi selama bukan Informasi yang dikecualikan. "Silakan kawan-kawan media, saya selalu terima, selama bukan informasi dikecualikan, saya akan bantu," jelasnya.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers adalah dua konsep yang saling melengkapi dan mendukung. Mereka merupakan fondasi masyarakat demokratis yang kuat dan berperan penting dalam menjaga kebebasan individu dan akuntabilitas pemerintah.

Turut Hadir Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Saurlin P Siagian, HRWG Jesse Adam Halim, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, wartawan media cetak dan elektronik maupun online. (rey/pt/adv/hms/kominfokaltim)