TITIKWARTA.COM - SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang menjadi salah satu Superhub (penyokong) ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN), bersama beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk menyikapi adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan sebuah rumusan kebijakan jangka panjang, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) yang sedang disusun.

"Tapi sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan daerah ini, tidak masuk didalamnya. Makanya, ini menjadi pemikiran kita bersama untuk segera mencari alternatif sumber yang lain," ujar Wabup Kasmidi Bulang ditemui usai mengikuti pengambilan sumpah jabatan ASN dan PPPK di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta Senin (13/11/2023).

Lebih lanjut, ia menjelaskan meskipun saat ini Kutim juga sudah mendapatkan konpensasi dari sektor perkebunan, melalui kelapa sawit. Namun jumlahnya (kompensasi) tersebut masih sangat kecil, dibandingkan dengan dana bagi hasil (DBH) yang selama ini diterima dari sektor Pertambangan. 

Untuk itu, berbagai skema kebijakan saat ini terus dimatangkan sebagai upaya mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki selain dari sektor pertambangan.

"Kita sudah mulai dan hasilnya sudah mulai terlihat. Baik itu melalui sektor pertanian, pariwisata, perkebunan termasuk potensi perikanan. Kita akan terus kita dorong agar bisa maksimal dan mampu menjadi penopang pembangunan kita kedepan," pungkasnya. (ADV)