TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Persoalan kesejahteraan masyarakat Samarinda, khususnya terkait kemiskinan ekstrem, menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Rabu (24/4).

Berdasarkan data yang dipaparkan Bapperida, jumlah kemiskinan ekstrem di Samarinda telah menunjukkan penurunan drastis dibandingkan tahun 2023.

Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, Anggota Pansus Deni Hakim Anwar mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dalam menentukan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.

"Apa yang mereka lakukan memang sudah terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan OPD yang ada. Dulu kan di atas 5 persen, tapi sekarang turun di 0,02. Tapi kan sesuai target kita di tahun 2024 itu kalau bisa zero. Kami (para dewan) menitipkan pesan agar data itu betul-betul diseleksi lagi," ujar Deni.

Deni, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, mengakui bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Seperti gelaran program orang tua asuh, beasiswa, pendirian warung kelompok bersama (kube), hingga pemberian bantuan sembako kepada masyarakat.

Namun, dirinya meminta agar pemerintah tak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan kesejahteraan manusia. (adv/wan)