TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim diminta tidak tergesa-gesa dan memastikan seluruh kajian teknis selesai sebelum proyek tersebut diputuskan.

Empat wilayah yang tengah dipertimbangkan sebagai lokasi pendirian sekolah baru yaitu Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kayu. Sebagian titik sudah memiliki kegiatan belajar mengajar melalui sistem filial, sementara beberapa lainnya berencana berdiri di lahan hibah masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim M Darlis Pattalongi mengungkapkan, bahwa sejumlah sekolah di wilayah tersebut sebenarnya sudah beroperasi dalam bentuk kelas jauh dan bahkan beberapa dikelola oleh yayasan. Bahkan, yayasan itu pun disebut siap menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi karena keterbatasan anggaran.

"Operasional sudah ada, hanya saja statusnya filial dan tidak bisa menerima murid baru. Ada juga yang berasal dari yayasan dan ingin dinegerikan karena mereka kesulitan mendanai kegiatan belajar-mengajar," ujar Darlis.

Darlis menegaskan, mendirikan lembaga pendirian sekolah negeri tidak bisa dilakukan tanpa memastikan kejelasan lahan dan dokumen pendukung. Ia mendorong, agar proses hibah dari masyarakat serta penyerahan aset dari yayasan dilakukan secara sah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Status lahan harus betul-betul jelas. Kalau ada penyerahan dari yayasan, berita acaranya wajib lengkap. Administrasi seperti ini tidak boleh diabaikan," tegasnya. (adv/dprdkaltim/wan/yal)