TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Aparatur sipil negara (ASN) ditekankan untuk bersikap netral menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Arahan tersebut sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin (30/10) lalu.

Akmal mengungkapkan, ada tujuh pesan Presiden Jokowi yang disampaikan pada rakor yang diikuti penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota seluruh Indonesia. Salah satunya terkait netralitas ASN pada pesta demokrasi baik pemilu presiden-wakil presiden dan legislatif. "Menjelang tahun politik, pemda (pemerintah daerah) diminta mendukung KPU, Bawaslu, dan paling utama tidak memihak siapa pun, serta memastikan semua ASN dapat menjaga netralitas," ungkap Akmal Malik.

Selain perihal netralitas ASN, para penjabat kepala daerah juga diminta menjaga inflasi dan mengendalikan stabilitas harga bahan pokok. Jika perlu, pemda bisa lakukan intervensi di lapangan.

Selanjutnya terkait persoalan La Nina yang melanda Indonesia. Pemda diminta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan. Terkait investasi di daerah, persoalan tengkes, kemiskinan ekstrem, hilirisasi produk, serta kerukunan umat beragama juga tak luput dari perhatian Presiden Jokowi yang dipesankan kepada para penjabat kepala daerah.

"Kami akan coba menindaklanjuti. Saya akan kumpulkan semua OPD secepatnya untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut," jelas pria yang juga direktur jenderal Otda Kemendagri ini. (KRV/pt/adv/hms/kominfokaltim)