TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Meningkatnya APBD Samarinda pada 2024 mendatang tentu menjadi kabar baik. Namun Pemkot Samarinda diwanti untuk tidak membangun dengan ugal-ugalan. Dampak lingkungan dari pembangunan yang berjalan pun harus mendapat perhatian serius.

Perihal itu diutarakan oleh Fraksi PAN DPRD Samarinda, saat Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama DPRD dan Pemkot Samarinda mengenai APBD 2024, Selasa (24/10/2023) malam. Melalui juru bicaranya Joko Wiratno, Fraksi PAN memandang, melonjaknya APBD Samarinda menjadi Rp 5,1 triliun tentu akan memacu pembangunan pada berbagai sektor. "Tapi harus diperhatikan pula dampak lingkungan dari pembangunan tersebut," ucap Joko.

Ia mencontohkan, berbagai pekerjaan fisik nantinya memerlukan pematangan lahan. Maka pemkot diminta untuk bisa memerhatikan proses pematangan lahan ini. Menghitung dengan seksama dampak yang bakal terjadi, jangan sampai justru menimbulkan masalah baru nantinya. "Misalnya jangan menimbun kawasan rawa atau daerah resapan air. Sebab bakal menjadi titik banjir baru ke depannya," bebernya.

Begitu pula dengan perizinan bagi kawasan perdagangan dan industri, juga harus melihat kembali dampak yang bakal terjadi. Apakah bakal membuat kemacetan atau mengganggu aktivitas Masyarakat ketika nantinya berjalan. "Begitu juga dengan pekerjaan infrastruktur kami harap bisa benar-benar dilihat lagi, apakah bakal merugikan Masyarakat atau tidak," tuturnya.

Kemudian wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda Utara dan Sungai Pinang ini meminta Pemkot Samarinda bisa meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama memperbaiki kinerja perencanaan dan menetapkan fokus utama pembangunan. Harapannya agar daya serap anggaran bisa maksimal nantinya. "Target pembangunan pun bisa sesuai target dan tepat sasaran. Tapi yang utama bagaimana tidak ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran ke depannya," tandasnya.(adv/zee)