TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN - Kaltim ingin mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan. Untuk itu, perlu sinergi dengan para pihak terkait. Untuk itu, Pemprov Kaltim, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, dan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kaltim menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Terlaksana di Harum Resort, Kamis (7/8), hadir Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum). Dia mengatakan, kesepakatan ini menunjukkan komitmen para pihak untuk mendukung program strategis nasional, termasuk pengamanan aset dan penataan ruang.

Dia menekankan pentingnya menertibkan administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah.  Tak dimungkiri bahwa saat ini banyak aset yang belum tercatat dengan baik karena kelalaian di masa lalu dan sistem pencatatan yang masih manual. "Sistem administrasi saat ini sudah jauh lebih maju dengan adanya digitalisasi," ujar Gubernur Harum.

Oleh karena itu, Pemprov Kaltim siap bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan masalah aset ini secara menyeluruh. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi, kesamaan visi, dan sinergi, termasuk dari BPN," tegasnya.

Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat mengatakan langkah pertama adalah mengklasifikasi aset Pemprov Kaltim, baik yang sudah dikuasai secara fisik maupun yang belum terdata lengkap. "Saya berharap teman-teman sepakat untuk memprioritaskan aset yang sudah dikuasai secara fisik," kata Deni.

Dengan dukungan 402 aset, diharapkan kerja sama ini bisa segera berjalan, dimulai dengan penetapan skala prioritas, disusun mulai Agustus hingga Desember. (adv/diskominfokaltim/*/prb/ty/wan)