TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas upaya pemerintah menjangkau kelompok rentan dan miskin ekstrem untuk tetap bisa menjangkau pendidikan. Di Kaltim, pemerintahnya pun begitu serius dalam mewujudkan pendidikan yang layak melalui Sekolah Rakyat.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat saat ini dimulai dari Samarinda dalam bentuk skema rintisan. Meski bangunan permanen belum sepenuhnya rampung, berbagai persiapan teknis seperti pendataan siswa, proses seleksi, dan tes kesehatan telah dilakukan bertahap. Untuk Samarinda, terdapat tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan, di antaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim.

Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa sekolah rintisan diperkenankan berjalan apabila telah mendapat persetujuan pembangunan fisik. Ia mencontohkan, di Samarinda saat ini telah ditetapkan satu titik lokasi sebagai tahap awal.

"Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisiknya. Saat ini, salah satu titik yang sudah ditetapkan berada di Samarinda," ujarnya, Senin (14/7).

Ia turut menyampaikan, Sekolah Rakyat ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa, mencakup jenjang SD (kelas 1–6), SMP (18 kelas), dan SMA (9 kelas). “Rintisan ini hanya berlangsung sekali, tidak akan diulang di tahun-tahun berikutnya. Seluruh siswa yang kini masuk melalui skema rintisan nantinya akan dipindahkan ke sekolah permanen,” jelasnya.

Karena masih bersifat rintisan, pembiayaan operasional sekolah saat ini bersumber dari kombinasi dana APBN dan APBD Kaltim. Untuk APBD Kaltim, alokasi anggaran yang dikucurkan bersifat pelengkap, seperti penambahan daya listrik serta pemenuhan fasilitas penunjang non-gedung, termasuk pembangunan halaman sekolah.

Kemudian, untuk memastikan program ini tepat sasaran, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan sumber tunggal data sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap warga yang tercantum nomor induk kependudukannya dengan gabungan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dan registrasi sosial ekonomi.

Langkah ini bertujuan agar layanan pendidikan benar-benar diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya. Dengan begitu, pemerintah daerah memastikan bahwa peserta yang diterima adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Tercantum dalam DTSEN ini jadi syarat wajib bagi peserta Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Kaltim, Dinsos Kaltim menegaskan hal itu jadi syarat mutlak perekerutan peserta. “Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” imbuhnya.

Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan yang benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengepras kesenjangan akses pendidikan yang masih lebar di berbagai wilayah. Bukan sekadar pembangunan fisik, Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Kaltim. (adv/diskominfokaltim/sef/pt/wan)