TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN - Kesetaraan gender diimplementasikan ke banyak hal. Tidak terkecuali dalam urusan perencanaan dan penganggaran program di pemerintahan. Hal itu dimaktubkan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Penerapan PPRG mempertimbangkan empat aspek, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki. “Artinya, bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kaltim, Noryani Sorayalita.

Melalui penganggaran responsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender. “Sehingga kita perlu melakukan penyusunan perencanaan kegiatan di semua bidang yang ada di DKP3A Kaltim melalui anggaran yang responsif gender,” ujar Soraya.

Hal tersebut di sampaikan di kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Berbasis PPRG dan Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) di lingkungan DKP3A Kaltim, di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/4).

Soraya berharap pegawai dapat mengimplementasikan Gender Analysist Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam RKA di lingkungan DKP3A Kaltim. Selain itu juga dapat menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan serta memperhatikan kesetaraan gender.

Selain itu, sebut Soraya, diperlukan cara untuk mengukur kinerja perseorangan salah satunya adalah setiap ASN dalam menyusun indikator kinerja individu (IKI). Hal tersebut bertujuan mengukur capaian kerja setiap pegawai sesuai jabatannya.

Untuk mengukur kinerja maka setiap individu pegawai diharuskan menyusun indikator kinerja individu sesuai jabatan yang diemban sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen dan menilai kemampuan dalam tim kerja.

Adanya indikator kinerja individu maka setiap pegawai mempunyai sasaran dan tujuan kerja yang jelas terarah dan terukur. Sehingga setiap pegawai akan memperoleh informasi ukuran keberhasilan setiap pegawai sesuai jabatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural lingkup DKP3A Kaltim. hadir menjadi narasumber Fasilitator PUG Daerah sekaligus Kabid Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim, Dwi Hartini dan perwakilan Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Alif Mukhtalifun. (adv/kominfo)