TITIKWARTA.COM - BALIKPAPAN - Keterlibatan perangkat desa dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus lebih strategis, terutama dalam memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Demikian disampaikan Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat membuka sosialisasi PBJ Desa Wilayah Kaltim, Kegiatan tersebut bertemakan ‘Peran Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menyiapkan Desa Penyangga Sebagai Mitra Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sri Wahyuni mengapresiasi sosialisasi yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim) itu.

Menurutnya langkah ini sangat penting karena tidak hanya menyasar perangkat daerah saja, tetapi juga menyentuh unsur perangkat desa yang mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa, dan alokasi dana desa.

“Melalui sosialisasi ini, kami mendorong agar Bumdes bisa berperan aktif dalam pengadaan barang dan jasa. Bumdes dapat menjadi penyedia produk di E-katalog, sehingga barang-barang lokal desa juga bisa menjadi bagian dari belanja produk dalam negeri,” ujar Sri Wahyuni.

Menurutnya, upaya ini sangat sejalan dengan visi mendorong belanja produk lokal. Ketika BUMDes terlibat dalam pengadaan, tidak hanya usaha desa yang akan berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang mensuplai bahan baku.

“Ketersediaan produk lokal di E-katalog akan memudahkan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan pengadaan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi ketergantungan pada produk yang lokasinya jauh dan berdampak pada biaya transportasi yang tinggi,” tambahnya.

Meski demikian, Sri Wahyuni juga mengingatkan masih ada tantangan dalam implementasi belanja barang dan jasa melalui E-katalog.

Bahkan beberapa perangkat daerah masih sering terjebak dalam memilih barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban. (adv/diskominfokaltim/wan/yal)