TITIKWARTA.COM - PASER - Seluruh pihak terkait di Kaltim diminta bersiaga dengan ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, seperta asap sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Itu jadi keputusan Gubernur Kaltim Isran Noor yang tertuang dalam surat bernomor 100.3.1/K.620/2023 pada 21 Agustus 2023. Kesiagaan itu akan berlaku hingga November 2023.

Sebagai tindak lanjut pencegahan, Dinas Perkebunan Kaltim memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan (karlabun). Monev itu menyasar ke tiga perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Paser, Rabu (3/11).

Kepala Dinas Perkebunan Prov Kaltim Ahmad Muzakkir menjelaskan, monev ini melibatkan tim terpadu, terdiri dari Dinas Perkebunan Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim, dan Dinas Kehutanan Kaltim. Mereka berfokus pada titik panas di empat kabupaten yang terdeteksi tingkat kepercayaan tinggi, yaitu Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara. Dari empat daerah itu, ada 10 PBS.

Tim di Kabupaten Paser adalah yang pertama melaksanakan monev. Selanjutnya menyusul tiga tim lainnya sesuai jadwal. Tujuan utama tim monev yakni memastikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memahami peraturan berkaitan standar sistem, sarana & prasarana pengendalian karlabun. Mulai organisasi sumber daya manusia hingga alat-alat dan sarana pengendalian karlabun.

Selain itu, perusahaan perkebunan diharapkan tetap waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap resiko terjadinya kebakaran lahan perkebunan di wilayah kerjanya.

Monev pengendalian kebakaran lahan perkebunan 2023 ini merupakan langkah positif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjalani tugas perlindungan terhadap kebakaran lahan dan kebun yang semakin penting di Indonesia. untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kaltim. (prb/ty/adv/hms/kominfokaltim)