TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur melalui UPTD Pengelola Prasarana Olahraga (PPO) bersiap menata ulang sistem parkir di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oening. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan ketidaknyamanan dalam pengelolaan parkir saat ini.

Menurut Kepala UPTD PPO, Junaidi, penataan parkir bukan hanya sebatas soal pengaturan kendaraan. Lebih dari itu, ini merupakan strategi menyeluruh untuk menghapuskan pungli yang selama ini terjadi di lapangan.

“Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berada di kawasan GOR. Kami sedang menyiapkan penataan ulang, termasuk rencana pembangunan gedung parkir agar lebih teratur dan profesional,” ujar Junaidi saat diwawancarai, Kamis (03/7/2025).

Selama ini, pengelolaan parkir yang tidak resmi membuka peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan penarikan biaya tanpa dasar hukum. Hal ini meresahkan warga dan mencoreng wajah layanan publik.

“Kami tidak ingin GOR ini menjadi tempat yang rawan pungutan liar. Parkir perlu dikelola secara legal agar tidak ada ruang untuk oknum nakal,” tegasnya.

Di samping masalah pungli, kapasitas parkir di GOR Kadrie Oening juga sudah tak mampu menampung lonjakan kendaraan, khususnya saat kegiatan besar digelar. Akibatnya, kendaraan sering kali terparkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan di sekitar area olahraga.

“Setiap kali ada event, jalanan jadi penuh. Parkir liar di tepi jalan membuat akses kendaraan terganggu, bahkan membahayakan,” tambah Junaidi.

Untuk mengatasi persoalan ini secara permanen, Dispora Kaltim mengusulkan pembangunan gedung parkir bertingkat di dalam kawasan GOR. Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, tapi juga dirancang agar dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pengelolaan yang lebih tertib dan resmi, fasilitas parkir bisa menjadi sumber pemasukan sekaligus menjadikan GOR lebih bersih, aman, dan terorganisir,” jelasnya.

Junaidi menyampaikan bahwa upaya penataan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah hingga komunitas masyarakat, guna memastikan pengelolaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

GOR Kadrie Oening diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan fasilitas publik yang baik di Kaltim, bebas dari pungli dan dikelola dengan standar profesional.

“Mari kita jaga bersama. Kami butuh dukungan masyarakat agar proses ini bisa berjalan lancar. Tujuan kami hanya satu: menghadirkan ruang publik yang layak, tertib, dan nyaman untuk semua,” pungkasnya.(adv/DisporaKaltim/yhon/wan)