TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim diharapkan bisa meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, menurut data, saat ini peran BUMD belum optimal, padahal peluangnya terbuka begitu lebar, terutama dari sektor batu bara dan minyak dan gas (migas).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) dalam executive meeting, Kamis (26/6) di Jakarta. Gubernur Harum mengajak perusahaan-perusahaan tambang dan migas untuk bermitra dengan BUMD Kaltim.

“Libatkan BUMD dalam kegiatan bisnis, mulai perdagangan, logistik, hingga layanan perbankan. Ini demi peningkatan PAD kita bersama,” tegasnya. Gubernur Harum juga mengajak perusahaan menggunakan layanan Bankaltimtara untuk operasional seperti pembayaran gaji dan pembiayaan modal kerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.

Selain Bankaltimtara, sejumlah BUMD yang siap bermitra antara lain, PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Jamkrida Kaltim, dan PT MBS.

Gubernur Harum juga menyoroti potensi pajak yang belum tergarap maksimal. Seperti pajak alat berat. Dari 7.415 alat berat yang beroperasi, baru 2.800-an unit yang tercatat. Potensi PAD lain berasal dari pajak kendaraan, air permukaan, mineral, dan bahan bakar.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mendukung langkah ini. Ia menyebut Kaltim merupakan penyumbang devisa nasional, namun warganya masih banyak yang belum merasakan manfaat ekonomi daerahnya sendiri.

Sementara itu, para pengusaha tambang dan migas menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Salah satunya, grup usaha ITM, menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan lahan bekas tambang untuk mendukung ketahanan pangan. “Hari ini kita tidak hanya berdiskusi, tapi menyatukan langkah demi Kaltim yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutup Gubernur Harum. (adv/diskominfokaltim/Sul/KRV/pt/wan)