TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Isu terkait minimnya uang pembinaan dalam pelaksanaan Piala Soeratin di Balikpapan sempat memicu perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan peran dan kontribusi pemerintah provinsi dalam mendukung para atlet yang tampil di ajang tersebut. Menanggapi hal itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur menyampaikan klarifikasi bahwa dana dari provinsi terbatas hanya untuk pembiayaan teknis pelaksanaan.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, menjelaskan bahwa anggaran dari Dispora tidak mencakup pemberian uang pembinaan kepada atlet, melainkan hanya untuk kebutuhan teknis seperti honor wasit dan konsumsi panitia.

"Itu yang di Balikpapan, seluruh Soeratin U-13, -15, atau yang khususnya kami (Dispora Kaltim) yang U-15. Jadi yang kita biayai itu hanya gaji wasit sama sedikit konsumsi," ungkap Rasman, Senin (07/07/2025).

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kejuaraan tersebut justru dimaksudkan sebagai upaya memantik kabupaten/kota agar mencari sponsor dan pendanaan lain dari luar pemerintah. Pemerintah provinsi dalam hal ini hanya memberikan stimulus agar kegiatan tetap bisa berjalan.

"Jadi sebenarnya kita laksanakan itu hanya untuk memantik kabupaten/kota mencari sponsor atau donatur lainnya. Persoalan nanti itu kok sedikit, ini kan baru berproses. Belum apa-apa sudah minta anggaran besar. Syukur-syukur kami bantu," jelasnya.

Terkait maraknya komentar negatif di media sosial, Rasman meminta agar masyarakat lebih memahami kondisi anggaran dan tidak buru-buru menyalahkan pemerintah. Ia juga menyebut bahwa protes bukan datang dari pengurus resmi, melainkan sebagian warganet yang tidak terlibat langsung.

"Kadang-kadang netizen itu semuanya kayak malaikat saja. Tapi kita tidak salahkan, ya. Hanya saja tidak perlulah dibesar-besarkan. Yang protes itu kan bukan pengurusnya, netizen saja," katanya.

Rasman juga menjelaskan alasan pencantuman logo Dispora Kaltim pada spanduk kejuaraan. Menurutnya, itu adalah bentuk akuntabilitas publik terhadap kegiatan yang turut difasilitasi pemerintah, meski secara teknis diselenggarakan oleh tuan rumah.

"Kalau kita tidak pasang spanduk nanti malah menyalahi, kok ada anggaran di sini tapi tidak ada embel-embelnya. Pemirsa itu melihat, ini kok ada kejuaraan, mana buktinya?" tambahnya.

Ia menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa tidak semua keperluan keolahragaan harus selalu ditanggung pemerintah, terlebih di tengah keterbatasan fiskal daerah. "Kalau semuanya pemerintah yang bantu, ya habislah uang negara kita," imbuhnya, singkat.(adv/DisporaKaltim/yhon/wan)