TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan Guest House, Indekos dan Hotel Melati diusulkan oleh Komisi I DPRD Samarinda. Dasarnya berawal dari munculnya kegelisahan banyaknya penginapan yang fasilitasnya menyerupai hotel berbintang. Sehingga dirancang aturan yang bisa diterima semua pihak terkait masalah itu.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengakui, aspirasi awal berasal dari pengusaha dalam naungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Menurut para pemilik hotel saat ini di Kota Tepian tidak ada definisi yang jelas dalam dunia usaha perhotelan. "Sehingga memicu sedikit kecemburuan. Ada perbedaan tarif pajak dan perizinan, tapi fasilitas sama," ujar Joha Fajal.

Maka selanjutnya, Komisi I DPRD Samarinda menyiapkan aturan yang bisa menegaskan. Membedakan antara penginapan, indekos dan hotel Melati hingga hotel berbintang. Tujuannya agar memunculkan persaingan usaha yang sehat. "Agar ada batasan yang jelas dalam usaha perhotelan. Khususnya di Samarinda yang perkembangannya ternyata pesat," imbuhnya.

Tidak bisa dipungkiri politikus NasDem ini, saat ini banyak penginapan yang nyaris sama dengan hotel. Tarifnya pun jauh lebih murah dengan fasilitas tidak kalah dengan hotel. Semua itu terbukti dari hasil tinjauan yang dilakukan Komisi I pada Rabu, 8 November 2023 siang. "Dari 5 lokasi yang kami lihat memang seperti itu. Bahkan ada guest house yang punya 46 kamar dengan fasilitas layaknya hotel," ungkapnya.

Memang tidak mudah untuk menyusun perda ini, mengingat Komisi I juga tidak ingin mematikan pengusaha penginapan begitu saja. Mulai dari belajar dan melihat di Yogyakarta dan Malang yang memiliki aturan serupa. Hingga mengumpulkan beberapa pihak terkait untuk meminta masukan. "Makanya perda yang dibahas ini untuk memberikan batas yang jelas tiga jenis usaha ini dengan hotel berbintang," bebernya.(adv/zee)