TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Balita penderita stunting di Samarinda rupanya jadi yang tertinggi di Kaltim. Angkanya mencapai 2.500 balita atau 25,3 persen berdasarkan pendataan pada 2022 lalu. Tapi Komisi IV DPRD Samarinda masih yakin jika angka stunting ini bisa ditekan mencapai 14 persen. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, angka 14 persen itu merupakan target nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Jika melihat kinerja Pemkot Samarinda, ia percaya stunting di Kota Tepian bisa ditekan hingga 11 persen saja. "Pemkot sedang melaksanakan percepatan penurunan angka stunting. Kami sudah melihat tahapan dalam kinerja ini, maka kami yakin bisa penuhi target itu," ucap Puji, sapaan akrabnya.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, sudah ada dua langkah utama yang berjalan. Pertama ada intervensi spesifik, yaitu langkah penanganan medis langsung pada anak tertentu. "Biasanya stunting yang diakibatkan oleh penyakit. Dijalankan di rumah sakit dan beberapa puskesmas," tuturnya.

Kemudian ada pula intervensi sensitif, langkah ini lebih mengarah pada permasalahan sosial. Lantaran penyebab stunting juga bisa diakibatkan masalah pernikahan dini, minimnya asupan gizi, hingga rendahnya pengawasan orang tua. "Hal ini yang masih perlu digalakan lagi. Karena berkaitan dengan mindset Masyarakat luas," beber politikus Demokrat ini.

Ia menaruh perhatian serius pada intervensi sensitif ini. Pemkot pun dimintanya bisa memaksimalkan langkah ini. Sosialisasi dan edukasi juga harus lebih disebarluaskan, agar pemahaman masyarakat bisa merata pada berbagai lapisan dan kalangan. "Karena tidak semua kalangan benar-benar paham terkait stunting pada balita," tuturnya.

Kemudian Puji juga meminta Pemkot Samarinda bisa menyerap partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Mengingat semakin banyak yang terlibat akan memudahkan percepatan penurunan stunting. "Jadi tidak bisa sendiri harus ada kerja sama dengan berbagai pihak. Baik itu LSM, akademisi hingga lintas instansi pemerintahan harus bergerak bersama," tandasnya.(adv/zee)