TITIKWARTA.COM - SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair, menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, pada Rapat Paripurna DPRD Kutim Ke-XI mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2024.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi atas respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer.

"Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait. Khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur," ungkapnya. Jumat (10/11/2023).

Pemerintah berkomitmen akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders. Khususnya DPRD Kutim, untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hingga selesai. 

"Agar apa yang kita rencanakan dan proyeksikan bersama, termasuk percepatan seluruh program pemerintah dapat terealisasikan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, secara prinsip tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, sangat subaktif bagi pembangunan di tahun 2024 mendatang. Misalnya saja, seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur. Terdapat masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata.

Termasuk perihal pemerataan demikian halnya, seperti yang disampaikan oleh Fraksi PPP mengenai alokasi anggaran antar SKPD yang harus merata. Agar masing-masing SKPD tidak ada yang merasa dianaktirikan, sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik.

Perbaikan Sumber Daya mManusia (SDM) juga merupakan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan. Pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.

"Terkait usulan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, pemerintah sepenuhnya sepakat. Bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output," bebernya.

Sedangkan, oleh Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah tersebut sangat penting, termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.

Lanjut, oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.

"Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas masukan dan pandangannya terhadap lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Pada poin infrastruktur, misalnya, kami akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Sebab, infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita," pungkasnya. (ADV)