TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Spirit gotong royong diusung untuk memeriahkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah, yakni membagikan bendera merah putih secara serentak di seluruh wilayah negeri.

Bukan sekadar bagi-bagi atribut, aktivitas ini merupakan cara membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan. Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Handoko Taruna dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) secara daring, Senin (4/8).

Dia mengatakan, gerakan pembagian bendera merah putih akan berlangsung sepanjang Agustus. Pemerintah pusat juga akan mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, pribadi, kelompok, maupun organisasi formal dan informal untuk terlibat dalam pembagian bendera secara sukarela.

“Pemerintah daerah juga diminta memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan gerakan ini, mulai aspek pembiayaan, pelaporan, hingga publikasi melalui media massa dan media sosial,” terangnya.

Masyarakat juga diimbau mengibarkan bendera Merah Putih secara serentak dari 1 hingga 31 Agustus 2025, serta memperindah lingkungan dengan berbagai ornamen kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan tema nasional peringatan tahun ini: “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Selain itu, Kemendagri mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan yang tidak semata seremonial, namun juga melibatkan langsung masyarakat. Tujuannya, peringatan kemerdekaan tahun ini dapat menjadi ajang refleksi, penguatan identitas bangsa, dan penyulut semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun negeri.

“Semangat merah putih yang dikibarkan di setiap rumah, sekolah, kantor, hingga sudut-sudut desa, diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pemantik harapan dan kebanggaan akan jati diri bangsa Indonesia yang besar, bersatu, dan terus melaju menuju masa depan yang gemilang,” ucapnya.

Rakornas tersebut diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, beserta unsur FKPD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai forum kebangsaan seperti FKUB, FPK, FKDM dan organisasi masyarakat. (adv/diskominfokaltim/cht/pt/wan)