TITIKWARTA.COM - JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2026. Pertemuan strategis ini digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin pagi, 9 Februari 2026, dengan agenda utama penguatan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika global.

Acara tahunan yang mempertemukan pucuk pimpinan dua institusi keamanan negara ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyelaraskan visi pertahanan. Sejak pagi, jajaran petinggi TNI dan Polri telah memadati area Istana dengan seragam kebesaran masing-masing, siap menerima arahan langsung dari Panglima Tertinggi.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi yang tanpa sekat antara TNI dan Polri. Beliau menginstruksikan agar kedua lembaga ini tidak bekerja secara parsial, melainkan menjadi satu kesatuan yang solid dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan keterangan kepada awak media mengenai poin-poin krusial yang dibahas. Menurutnya, Presiden sangat fokus pada pemanfaatan teknologi dan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan zaman.

"Presiden menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam mendukung program-program strategis pemerintah," ujar Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa Rapim kali ini juga menyinggung kesiapan aparat dalam mengamankan agenda-agenda besar nasional ke depan. Presiden menginginkan adanya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain aspek keamanan fisik, rapat tersebut kabarnya juga membahas penguatan pertahanan siber. Hal ini sejalan dengan latar belakang Presiden Prabowo yang sering menyuarakan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesiapan sumber daya manusia di era digital.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama dari Panglima TNI dan Kapolri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden. Dengan terlaksananya Rapim ini pada 9 Februari 2026, pemerintah berharap koordinasi antara penegak hukum dan penjaga kedaulatan semakin kokoh demi menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.(yal/wan)