DPRD Samarinda Soroti Kinerja Koperasi Merah Putih di 59 Kelurahan
Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan.
TITIKWARTA.COM – SAMARINDA - Efektivitas dan tata kelola Koperasi Merah Putih yang tersebar di 59 kelurahan se-Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kehadiran lembaga ekonomi berbasis warga tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengungkapkan bahwa temuan di lapangan menunjukkan sebagian besar koperasi tersebut baru sebatas memiliki struktur kepengurusan di atas kertas tanpa diikuti aktivitas bisnis yang berjalan.
Viktor menilai program ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru tanpa persiapan matang, baik dari sisi skema pembiayaan maupun pendampingan usaha. Keterbatasan modal operasional membuat pengurus kesulitan menyediakan stok bahan pokok maupun sarana pendukung lainnya.
Selain minimnya modal, keberadaan koperasi di kawasan perkotaan harus berhadapan dengan persaingan ketat ritel modern, supermarket, hingga platform belanja daring. Tanpa keunggulan harga dan aksesibilitas, koperasi dipastikan bakal sulit bertahan.
DPRD menyarankan agar Koperasi Merah Putih memfokuskan model bisnisnya pada pemotongan rantai pasok dengan menjual komoditas sensitif perkotaan, seperti elpiji bersubsidi 3 kilogram dan sembako dengan harga terjangkau.
Di samping masalah operasional, legislatif turut menyoroti pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih. Viktor membeberkan adanya aduan dari sejumlah pihak rekanan atau kontraktor yang mengaku belum menerima pengerjaan pembayaran atas proyek gerai yang telah selesai dibangun.
Pemkot Samarinda didesak untuk segera membereskan kejelasan administrasi keuangan tersebut agar tidak menimbulkan sengketa hukum yang berpotensi melumpuhkan keberlanjutan program.
DPRD Samarinda mendorong Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup penguatan model bisnis, tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga kepastian alokasi anggaran operasional agar program ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial.(adv/zee/tw)
